PURUK CAHU, baratatimur.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026–2030, Selasa (4/8/2026) di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya.
Kegiatan dibuka Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Pj Sekda Murung Raya, Sarwo Mintarjo. Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kalteng, Narasumber dari LPPM UPR, Bambang S. Lautt dan Jackson P. Mairing serta Kepala Perangkat Daerah, pejabat dan peserta sosialisasi.
Membacakan sambutan Bupati, Pj Sekda Sarwo Mintarjo menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan adalah fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Penduduk bukan hanya objek, tetapi juga subjek dan modal utama pembangunan.
“Dokumen PJPK 2026–2030 bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi arah kebijakan strategis yang mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan. Perbup No. 14/2026 ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif kependudukan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan,” ujarnya.
Bupati menekankan 5 fokus utama PJPK: peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan keluarga, pengendalian kuantitas penduduk, pemerataan persebaran penduduk, dan peningkatan kualitas data kependudukan. Tujuannya melahirkan SDM yang berkualitas, produktif, sehat, berpendidikan, dan berdaya saing.
Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional bertajuk “SI PELANDUK” atau Strategi Implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya, yang digagas Kepala DP3A DALDUKKB Kab. Mura, Pirman Prihatin.
Bupati memberikan apresiasi tinggi. “Proyek Perubahan ini diharapkan menjadi instrumen strategis memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat implementasi kebijakan, serta memastikan PJPK benar-benar jadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi,” kata Bupati dalam sambutan yang dibacakan Sekda.
Setelah sosialisasi, akan dibentuk Forum Koordinasi Daerah Implementasi PJPK. Forum ini menjadi wadah kolaborasi Pengampu untuk menyusun langkah strategis, menyelaraskan kebijakan. (ptri).
